Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono. Foto: Jayadi/Jak

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengkritisi penyusunan pagu anggaran Badan Nasional dan Pencarian Orang (Basarnas) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada RAPBN 2019. Ia menegaskan,  anggaran keselamatan publik harus menjadi perhatian serius. Menurutnya,  pemerintah belum memprioritaskan mitigasi bencana.

“Kami dari Fraksi Gerindra menolak anggaran yang diajukan Basarnas pada hari ini. Anggaran keselamatan publik harus diperhatikan dengan baik, termasuk anggaran BMKG,” tegas Bambang saat menyampaikan interupsinya yang disusul aksi walk-out Fraksi Gerindra saat RDP Komisi V DPR RI dengan Basarnas, BMKG, dan BPWS membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2019 di Gedung DPR RI,  Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Bambang menilai, pemerintah belum sepenuhnya melindungi nyawa publik. Hal ini terlihat dari penyusunan anggaran kedua badan, yaitu Basarnas dan BMKG. Keduanya harus lebih fokus terhadap penanganan pascabencana ketimbang mitigasi. Ia menyebutkan, kebutuhan anggaran Basarnas tahun 2019 sebesar Rp 4,597 triliun. Namun mendapat pengurangan hingga 50 persen dalam pagu anggaran tahun 2019 menjadi Rp 1,986 triliun.

Begitu juga dengan pagu anggaran BMKG yang dialokasikan sebesar Rp 1,754 triliun. Padahal, kebutuhannya mencapai Rp 2,935 triliun. “Anggaran dari Basarnas adalah anggaran untuk menyelamatkan nyawa publik, dimana kita ketahui akhir-akhir ini kondisinya sedang banyak kecelakaan transportasi darat maupun laut. Jadi, di sini anggaran itu harusnya disesuaikan dengan kebutuhan Basarnas bukan malah dikurangi,” kritisinya. 

Dengan adanya pemotongan anggaran tersebut, lanjutnya, pemeliharaan sarana prasarana SAR akan menyebabkan operasional peralatan Basarnas tidak optimal dalam mendukung penyelenggaran operasi SAR. “Apalagi yang dikurangi adalah yang berhubungan dengan mitigasi, pembinaan potensi SAR, pengelolaan kesiapsiagaan SAR, dan pengelolaan operasi SAR. Ini semua hal yang sangat penting dalam Basarnas kita,” sambung Bambang.

Politisi dapil Jawa Timur I ini menambahkan, alokasi anggaran semestinya sesuai kebutuhan untuk menunjang performa operasional pemeliharaan dan kalibrasi, sehingga tidak memengaruhi kinerja kedua badan tersebut. “Ini berbahaya jika alat BMKG tidak dikalibrasi, peralatan Basarnas tidak dirawat dengan baik. Sebab, nyawa publik tidak bisa dibandingkan dengan APBN kita. Jika semuanya dikurangi, bagaimana SAR kita bisa jalan,” tandasnya. (ann/sf)